Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto Bebas dari Lapas Sukamiskin

Setya Novanto Di Nyatakan Bebas Bersyarat



Bandung, 2025 – Kabar mengejutkan datang dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, resmi mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman atas kasus korupsi besar yang sempat mengguncang Indonesia. Pria yang akrab disapa Papa Setnov ini dinyatakan memenuhi syarat administratif serta berkelakuan baik selama menjalani hukuman.

Perjalanan Kasus dan Hukuman

Setya Novanto sebelumnya divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek E-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Ia dijatuhi hukuman penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Namun, selama menjalani masa hukumannya, ia disebut aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan, mulai dari berkebun hingga memberikan konsultasi hukum kepada sesama narapidana.

Alasan Pembebasan Bersyarat

Menurut pihak Lapas, pembebasan bersyarat Setya Novanto diberikan setelah ia dianggap memenuhi sejumlah syarat, antara lain:

  • Berkelakuan baik selama di dalam lapas

  • Aktif mengikuti program pembinaan

  • Menunjukkan sikap kooperatif terhadap aturan

  • Tidak pernah melakukan pelanggaran berat

Hal inilah yang membuat Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM memberikan persetujuan pembebasan bersyarat.

Reaksi Publik

Kabar ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Sebagian pihak menilai pembebasan tersebut wajar, mengingat hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi dan bebas bersyarat. Namun, banyak pula yang mempertanyakan keputusan ini mengingat besarnya dampak korupsi yang pernah melibatkan Setnov.

Beberapa pengamat hukum menekankan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan alasan pembebasan bersyarat agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Setya Novanto Setelah Bebas

Meski belum banyak memberikan pernyataan resmi, kabarnya Setya Novanto akan tetap fokus pada kegiatan positif setelah keluar dari lapas. Transformasinya selama di penjara – mulai dari menjadi “petani lapas” hingga membuka klinik hukum – membuat publik penasaran dengan langkah apa yang akan ia ambil setelah kembali ke masyarakat.

Kesimpulan

Berita bebasnya Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin menjadi salah satu topik hangat yang banyak diperbincangkan. Meski menimbulkan pro-kontra, keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan mantan politisi yang pernah menempati posisi penting di parlemen Indonesia.

Lokasi: Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Argumen Membawa Petaka Bupati Pati Sudewo

Gambar
Argument Bupati Pati kerahkan 5.000 bahkan 50.000 orang, saya tidak gentar  Kebijakan kontroversial yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% memicu kecaman publik yang sangat besar. Dalam sebuah wawancara media, Sudewo bahkan terdengar menantang warga: "Jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang pun saya tidak gentar". Pernyataan semacam itu bukan hanya memperkeruh suasana, tapi juga dianggap provokatif—seolah menyenangkan kekesalan publik alih-alih meredakannya. source : detikcom, kumparan Spanduk tuntut Bupati turun dari jabatan Tak lama kemudian, sejumlah spanduk muncul di berbagai sudut kota Pati. Isinya jelas: mendesak Sudewo turun dari jabatan. Rakyat merasa kebijakannya tidak hanya memberatkan secara ekonomi, tapi—dengan pernyataannya—justru melecut kemarahan mereka sendiri, menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat.  source: detikcom, kumparan Rabu, 13 Agu...
Baca selengkapnya

Modus Keji Wamenaker Noel: Peras Pekerja Bayar Rp 6 Juta untuk Sertifikat K3

Gambar
Wamenaker Noel memakai rompi oren di tangkap oleh kpk Kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel , menjadi sorotan besar publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) . Alih-alih membantu pekerja dalam meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja, justru ditemukan praktik keji: buruh diminta membayar hingga Rp 6 juta agar sertifikat mereka bisa keluar dengan cepat. Padahal, tarif resmi yang ditetapkan pemerintah untuk sertifikasi ini hanyalah Rp 275 ribu . Selisih biaya yang fantastis itu menjadi celah untuk memperkaya pejabat dan kelompok tertentu. Modus Pemerasan: Tiket Sakti Rp 6 Juta Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pekerja yang ingin mendapatkan sertifikat K3 dipaksa mengikuti “jalur khusus”. Dengan membayar Rp 6 juta, proses berjalan cepat dan lancar. Namun jika menol...
Baca selengkapnya