Modus Keji Wamenaker Noel: Peras Pekerja Bayar Rp 6 Juta untuk Sertifikat K3

Wamenaker Noel memakai rompi oren di tangkap oleh kpk

Kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menjadi sorotan besar publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Alih-alih membantu pekerja dalam meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja, justru ditemukan praktik keji: buruh diminta membayar hingga Rp 6 juta agar sertifikat mereka bisa keluar dengan cepat. Padahal, tarif resmi yang ditetapkan pemerintah untuk sertifikasi ini hanyalah Rp 275 ribu. Selisih biaya yang fantastis itu menjadi celah untuk memperkaya pejabat dan kelompok tertentu.

Modus Pemerasan: Tiket Sakti Rp 6 Juta

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pekerja yang ingin mendapatkan sertifikat K3 dipaksa mengikuti “jalur khusus”. Dengan membayar Rp 6 juta, proses berjalan cepat dan lancar. Namun jika menolak, proses administrasi mereka sengaja dipersulit atau bahkan diblokir.

Bagi banyak pekerja, terutama yang berpenghasilan pas-pasan, jumlah tersebut jelas sangat membebani. Sertifikat K3 sejatinya bertujuan melindungi keselamatan kerja, tetapi berubah menjadi ladang bisnis ilegal bagi oknum pejabat.

Fakta Mengejutkan: Duit Miliaran & Motor Ducati

Dalam konferensi pers, KPK mengungkap bahwa Noel tidak sekadar mengetahui praktik kotor ini, melainkan aktif meminta jatah langsung dari hasil pemerasan. Dari laporan penyidik, Noel menerima aliran dana miliaran rupiah serta sebuah motor mewah Ducati yang bahkan belum terdaftar resmi di Indonesia.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin pejabat publik yang mendapat mandat mengawasi kesejahteraan pekerja justru tega menghisap keuntungan dari mereka?

Dampak Buruk: Kepercayaan Publik Runtuh

Kasus Noel bukan hanya soal uang haram, melainkan juga keruntuhan kepercayaan publik terhadap lembaga ketenagakerjaan. Sertifikat K3 adalah syarat penting bagi banyak tenaga kerja, terutama di sektor kesehatan, industri, hingga konstruksi. Jika prosesnya bisa diperdagangkan dengan harga selangit, maka keselamatan pekerja di lapangan pun terancam.

Lebih jauh lagi, kasus ini bisa memperburuk citra pemerintah dalam penegakan hukum. Rakyat bisa kehilangan keyakinan bahwa negara benar-benar berpihak kepada pekerja kecil.

Celah Birokrasi dan Budaya Korupsi

Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya birokrasi pengurusan sertifikasi di Indonesia. Proses yang seharusnya transparan dan murah malah dimonopoli oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Tanpa sistem digitalisasi yang kuat dan pengawasan ketat, praktik serupa bisa terus berulang di kementerian atau lembaga lain.

Beberapa pengamat ketenagakerjaan bahkan menilai kasus ini hanya “puncak gunung es” dari persoalan lebih besar, yaitu lemahnya sistem audit internal dan rendahnya sanksi administratif sebelum kasus masuk ranah hukum.

Harapan ke Depan: Reformasi Sistem Sertifikasi

Skandal Noel bisa menjadi titik balik. Pemerintah perlu mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem sertifikasi K3, termasuk:

  • Digitalisasi penuh agar proses bisa diawasi secara transparan.

  • Pemangkasan birokrasi untuk menghindari jalur pintas ilegal.

  • Sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

  • Edukasi kepada pekerja agar tidak mudah terjebak praktik pungli.

Dengan langkah serius, publik bisa kembali percaya bahwa sertifikat K3 benar-benar hadir demi keselamatan, bukan sekadar ladang korupsi.

Kesimpulan

Kasus pemerasan Rp 6 juta oleh Noel menunjukkan wajah kelam birokrasi Indonesia. Dari tarif resmi Rp 275 ribu yang berubah menjadi jutaan rupiah, jelas terlihat bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Kini, publik menunggu langkah KPK dan pemerintah: apakah kasus ini hanya akan berakhir di meja pengadilan, atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi besar di sektor ketenagakerjaan.

Lokasi: Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Argumen Membawa Petaka Bupati Pati Sudewo

Gambar
Argument Bupati Pati kerahkan 5.000 bahkan 50.000 orang, saya tidak gentar  Kebijakan kontroversial yang diambil oleh Bupati Pati Sudewo untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% memicu kecaman publik yang sangat besar. Dalam sebuah wawancara media, Sudewo bahkan terdengar menantang warga: "Jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang pun saya tidak gentar". Pernyataan semacam itu bukan hanya memperkeruh suasana, tapi juga dianggap provokatif—seolah menyenangkan kekesalan publik alih-alih meredakannya. source : detikcom, kumparan Spanduk tuntut Bupati turun dari jabatan Tak lama kemudian, sejumlah spanduk muncul di berbagai sudut kota Pati. Isinya jelas: mendesak Sudewo turun dari jabatan. Rakyat merasa kebijakannya tidak hanya memberatkan secara ekonomi, tapi—dengan pernyataannya—justru melecut kemarahan mereka sendiri, menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat.  source: detikcom, kumparan Rabu, 13 Agu...
Baca selengkapnya

Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto Bebas dari Lapas Sukamiskin

Gambar
Setya Novanto Di Nyatakan Bebas Bersyarat Bandung, 2025 – Kabar mengejutkan datang dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto , resmi mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman atas kasus korupsi besar yang sempat mengguncang Indonesia. Pria yang akrab disapa Papa Setnov ini dinyatakan memenuhi syarat administratif serta berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Perjalanan Kasus dan Hukuman Setya Novanto sebelumnya divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek E-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Ia dijatuhi hukuman penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Namun, selama menjalani masa hukumannya, ia disebut aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan, mulai dari berkebun hingga memberikan konsultasi hukum kepada sesama narapidana. Alasan Pembebasan Bersyarat Menurut pihak Lapas, pembebasan bersyarat Setya Novanto diberikan setelah ia dianggap memenuhi sejumlah syarat, antara lain: Berkelakuan baik selama di dalam lapas Aktif mengi...
Baca selengkapnya