Argumen Membawa Petaka Bupati Pati Sudewo
Argument Bupati Pati kerahkan 5.000 bahkan 50.000 orang, saya tidak gentar
Spanduk tuntut Bupati turun dari jabatan
Tak lama kemudian, sejumlah spanduk muncul di berbagai sudut kota Pati. Isinya jelas: mendesak Sudewo turun dari jabatan. Rakyat merasa kebijakannya tidak hanya memberatkan secara ekonomi, tapi—dengan pernyataannya—justru melecut kemarahan mereka sendiri, menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat.
source: detikcom, kumparan
Rabu, 13 Agustus 2025 — Warga Pati turun ke jalan
Tanggal yang menjadi titik puncak konflik: Rabu, 13 Agustus 2025. Undangan demonstrasi yang tersebar di media sosial dan melalui jaringan komunitas mengundang puluhan ribu warga Pati untuk bergerak ke jalan. Arus massa provinsial itu tak hanya datang dari Pati, tetapi juga titik eksternal seperti Kudus, Semarang, dan Jepara—hasil mobilisasi solidaritas yang massif.
Aksi di Alun-Alun Pati berlangsung panas. Massa melempar botol, memaksa masuk ke kantor Bupati dan DPRD, hingga polisi harus mengerahkan 676 personel?—maaf, yang benar adalah 2.684 personel TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan menertibkan situasi.
Tragedi: dari angka pajak ke angka kematian
Apa yang semula bermula dari angka di surat tagihan pajak kini telah membayar harga yang paling mahal: nyawa manusia. Sebuah argumen antara pemimpin dan rakyat berubah menjadi tragedi besar. Ketika kebijakan yang awalnya tampak prosedural berubah menjadi pertarungan atas keberpihakan, bukan mustahil terjadi korban jiwa. Ini bukan ironi—ini tragedi yang dibungkus dengan arogansi kekuasaan.
Fakta-fakta terkini hingga saat ini
Berikut ini adalah rangkuman informasi faktual terbaru yang sudah terverifikasi:
-
Meskipun kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% telah dibatalkan per 8 Agustus 2025, aksi demo tetap dilanjutkan oleh massa yang telah muak dan tak lagi percaya.
Massa kini menolak tawaran maaf—mereka menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatan.
Beberapa tuntutan tambahan di luar pencabutan pajak meliputi:
Tolak kebijakan lima hari sekolah
-
Tolak renovasi Alun-Alun senilai Rp 2 miliar
-
Tolak pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati
-
Pertanyakan proyek videotron senilai Rp 1,39 miliar
- Sudewo menolak mundur, dengan alasan bahwa ia dipilih secara demokratis dan konstitusional. Ia menyatakan bahwa mekanisme pengunduran diri tak bisa hanya didorong oleh tuntutan massa.
- Selain itu, DPRD Pati kini mengaktifkan hak angket dan membentuk Pansus Pemakzulan terhadap Bupati. Langkah ini menunjukkan eskalasi politik secara formal melalui lembaga legislatif.
- Aksi demonstrasi sempat memanas; massa melempari petugas, mobil polisi, dan polisi membalas dengan gas air mata dan water cannon. Namun sejak saat itu, pemerintah daerah menyatakan siap membuka saluran dialog, meskipun kondisi masih rawan.
Komentar
Posting Komentar